Sesuai dengan hasil rapat kerja nasional Aliansi Kota Peduli Sanitasi (AKOPSI) yang bersamaan dengan Konfrensi Sanitasi Nasional II (Jakarta, 8 Desember 2009), disepakati bahwa AKOPSI merupakan penyelenggara kegiatan City Sanitation Summit (CSS). Sejalan dengan hasil kesepakatan CSS sebelumnya di Kota Jambi (2009) telah ditetapkan penyelenggaraan CSS untuk tahun 2010 dilaksanakan di Kota Bukittinggi, Kota Tegal dan Kota Kediri.
Tema Utama City Sanitation Summit VII di Kota Bukit Tinggi adalah “Bertekad Mewujudkan Pencapaian Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi”. Selaras dengan hal tersebut pada City Sanitation Summit VII di Bukittinggi ditetapkan sub-tema “Menguatkan Kemitraan Untuk Memenuhi Pelayanan Sanitasi Bagi Rakyat”
Tujuan lokakarya dalam City Sanitation Summit VII ini adalah:
- Menyelenggarakan forum pertukaran pengalaman berbagai kota/kabupaten yang peduli dan giat dalam pembangunan sanitasi pemukiman dalam rangka mendukung Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman.
- Membangun kemitraan AKOPSI dan para anggota serta calon anggotanya dengan dukungan Tim Teknis Pembangunan Sanitasi.
- Mendorong peningkatan upaya advokasi, promosi dan kampanye pembangunan sanitasi di Indonesia.
- Diskusi dengan jurnalis media, dan kunjungan ke lokasi TPA Payakumbuh
- Kampanye dan promosi sanitasi Pokja Sanitasi Kota Bukittinggi bersama swasta (para pemangku kepentingan di Kota Bukittinggi)
- Kunjungan Lapangan bagi peserta CSS VII
- City Tour Kota Bukitttinggi (terbuka untuk seluruh peserta dan peninjau CSS-VII)
Jumlah peserta City Summit VII di Bukit Tinggi sekitar 600 orang yang berasal dari berbagai kalangan, baik pemerintahan, dunia usaha, lembaga donor, penggiat sanitasi, dll:
- Peserta dari Pemerintah Provinsi
- Peserta dari kota-kota anggota AKOPSI
- Peserta dari kota-kota yang telah memiliki SSK
- Peserta dari kab/kota peserta program PPSP 2010
- Peserta dari Tim Pengarah Jakarta: a) TTPS & Sekretariat TTPS,b) PMU-PPSP, c) PIU-PPSP (Kementrian Kesehatan, Dalam Negeri dan Pekerjaan Umum, dan
- Tim Konsultan Urban Sanitation Development Program (USDP)
- Peserta / Perwakilan dari donor :
- Peserta tamu/undangan : a) Walikota dari kota-kota Anggota AKOPSI, b) para Walikota/Bupati dari Kota/Kab calon anggota AKOPSI, c) Walikota/Bupati dari kab/kota peserta Program PPSP 2010, d) DPRD Kota Bukittinggi, e) Pokja PNPM, Camat Kota BukitTinggi, f) Kota/Kab lainnya di Provinsi Sumatera Barat
- Swasta dan Organisasi profesi / pengusaha di Kota BukitTinggi
- Media massa lokal dan nasional, dll.
PELAKSANAAN CITY SANITATION SUMMIT VII
Pada tanggal 19 Mei telah dilaksanakan Diskusi Media tentang Sanitasi Kota yang diikuti oleh jurnalis lokal dan nasional. Selanjutnya bersama-sama dengan para jurnalis dan pejabat Pemko dilakukan kunjungan ke lokasi TPA Payakumbuh. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan jurnalis media (lokal dan nasional) dalam liputan pemberitaan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase), utamanya selama kegiatan CSS VII di Bukit Tinggi. Hasilnya adalah sejumlah liputan media di koran lokal, internet (detik.com), dll.
Tanggal 20 Mei pagi bertempat di Taman Wisata Jam Gadang telah dilaksanakan Launching Kampanye Sanitasi bersama Walikota, murid Sekolah Dasar, dunia usaha, penggiat sanitasi dan masyarakat setempat. Acara diawali dengan ajakan Walikota Bukit Tinggi untuk bersama-sama memperbaiki kondisi dan pelayanan sanitasi kota, dilanjutkan dengan penyerahan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya Walikota bersama para walikota/wakil walikota lainnya dan pejabat Pemko melakukan penempelan stiker Sanitasi ke kendaraan-kendaraan pribadi maupun umum yang melintasi jalan-jalan di sekitar Jam Gadang.
Pada tanggal 20 Mei malam bertempat di Auditorium Perpustakaan Proklamator Bung Hatta telah dilaksanakan Pembukaan City Sanitation Summit VII. Sambutan pembukaan disampaikan oleh Walikota Bukit Tinggi dan Ketua AKOPSI. Acara tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, yang juga memberikan kata sambutannya. Turut hadir pada acara tersebut adalah pejabat dari BAPPENAS, Kemen. Pekerjaan Umum, Kemen. Kesehatan, Kemen. Dalam Negeri, para walikota dan bupati, anggota POKJA Propinsi/Kab/Kota, lembaga donor, TTPS, PMU & PIU, USDP, para penggiat sanitasi, dll.
Pelaksanaan Lokakarya dilaksanakan sehari penuh pada tanggal 21 Mei bertempat di Perpustakaan Bung Hatta. Lokakarya diawali oleh Sambutan dari Ketua AKOPSI, Walikota Bukit Tinggi, dan Keynote Speech Dirjen Cipta Karya (dibawakan oleh Bapak Susmono, Dir. PLP). Hadir sebagai pembicara dalam lokakarya ini di antaranya adalah:
- Ibu Rina Agustin (Bina Program, Ditjen Cipta Karya, Kemen. PU) menyajikan alternatif pendanaan (hibah) dalam rangka mempercepat pembangunan sanitasi di kabupaten/kota, tata cara dan hal-hal yang harus disiapkan oleh Kabupaten/kota untuk memperoleh bantuan pendanaan atau hibah tersebut.
- Bapak Ferry Anggoro (Kartamantul) dan Bapak I Made Sudarma (Sarbagita) membahas mengenai pentingnya kerjasama antar daerah untuk keberhasilan pengelolaan TPA Regional, baik dari aspek kebijakan, legalitas, penetapan lokasi, teknis dan teknologi, ekonomis, keuangan, pemberdayaan masyarakat, dll.
- Presentasi dari Pokja Tegal dan Kediri mengenai pembelajaran dalam penyusunan Buku Putih dan Strategi Sanitasi (SSK) serta peranan Pokja dalam proses tersebut.
- Presentasi dari Pokja Provinsi Jawa Timur mengenai peranan Pokja Provinsi dalam proses penyusunan Strategi Sanitasi Kota/Kab (SSK), advokasi dan kampanye, serta penyiapan memorandum program dan implementasi.
- Presentasi dari PMU PPSP mengenai proses dan tata cara Monitoring dan Evaluasi PPSP, juga diuraikan mengenai tugas dan tanggung jawab Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota dalam melakukan monitoring di seluruh tahapan PPSP.
- Diskusi AKOPSI mengenai kesekretariatan, organisasi dan keanggotaan, alternatif pendanaan, dan merumuskan Rencana Kerja AKOPSI 2010.
PRESENTASI DAN DISKUSI
Alternatif Pendanaan Sanitasi Kabupaten/Kota
Ibu Rina Agustina (Bina Program, Cipta Karya, PU) dalam pemaparannya menyampaikan bahwa dalam rangka menangani berbagai permasalahan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) di kota/kabupaten terdapat beberapa alternatif pendanaan, baik melalui APBD maupun APBN/PHLN/Hibah. Untuk memperoleh pendanaan untuk Sanitasi tersebut terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh daerah, di antaranya:
- Dokumen Perencanaan mutlak perlu dimiliki oleh setiap Kabupaten Kota
- Dokumen Perencanaan diperkuat dengan pernyataan kesepakatan dalam bentuk Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan RPIJM
- Komitmen bersama diantara pemangku kepentingan di internal kabupaten/kota merupakan kunci sukses
Kerjasama Regional dalam Pengelolaan TPA
Bapak Made Sudarma (SarbaPengelolaan TPA Regional berdasarkan pengalaman di Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan), dijelaskan bahwa keberhasilan kerjasama Antar Pemda dalam pengelolaan TPA ini ditentukan oleh :
- Ada kesamaan masalah yang dihadapi
- Ada kesamaan kebutuhan dalam mengantisipasi dan menyelesaikan masalah
- Ada kesamaaan pandang dan cara dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah
- Adanya kesepahaman dan kesediaan dalam menanggung resiko kerjasama
- Adanya kemauan politik dari masing-masing pimpinan daerah untuk kerjasama
- Menjadikan kerjasama merupakan pilihan terbaik dalam penyelesaian masalah bersama
- Motivasi dan tuntutan kebutuhan kerjasama akan meningkatkan komitmen
- Budaya toleransi, musyawarah, kesetaraan serta kebersamaan, intensitas komunikasi
- Karakteristik Wilayah (secara geografis) menyatu dalam suatu sistem yang fungsional
- Adanya dukungan Pemerintah Pusat dan Propinsi
- Adanya dukungan pihak donor
- Regulasi untuk kepentingan bersama
- Keterlibatan masyarakat, LSM dan Pihak Swasta
FORUM PEMBELAJARAN PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KOTA
Dari Forum Pembelajaran Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) terdapat beberapa permasalahan di setiap tahapan PPSP yang perlu segera mendapat perhatian, baik Pusat (TTPS, PMU, PIU), Propinsi, Kabupaten/Kota, dan juga para fasilitator (PF & CF). Permasalahan tersebut di antaranya adalah:
Advokasi & Persiapan
- Beberapa kabupaten/kota mengalami kesulitan dalam penganggaran untuk pelaksanaan PPSP karena pemberitahuan Pemerintah Pusat baru diterima bulan November 2009. Mereka berharap surat pemberitahuan Pemerintah Pusat bisa dikirim lebih dini, yaitu Agustus-September. Daerah juga berharap Pusat menerbitkan panduan yang tentang item-item kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga memudahkan penganggarannya. Saat ini rincian kegiatan dari Pusat dirasa kurang jelas.
- Advokasi untuk seluruh jajaran Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan stakeholder lain sangat diperlukan. Di tingkat provinsi, advokasi dimaksudkan untuk (1) membangun kesamaan persepi dan (2) mendapatkan dukungan untuk pembentukan Pokja, yang manfaatnya sangat dirasakan Pokja kabupaten/kota.
- Pembentukan Pokja ditetapkan berdasarkan SK pemerintah daerah meskipun rinciannya bervariasi dari satu kota ke kota lain. Provinsi Jawa Timur, misalnya, menyebutkan nama personil dalam SK untuk mengantisipasi perpindahan staf SKPD. Sementara SK di kabupaten/kota-kota lain hanya menetapkan strukturnya. Dalam hal ini daerah-lah yang bisa menentukan SK tentang Pokja seperti apa yang paling pas untuk mendukung aktivitas Pokja. kota-kota lain.
- Ketersediaan anggaran Pokja terkait langsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jika anggaran tidak tersedia atau terlambat, aktivitas Pokja pun akan terganggu. Selain dari APBD kabupaten/kota bisa minta bantuan dana dari provinsi. Kediri, misalnya, menganggarkan Rp 211 juta dan bantuan dari provinsi untuk dana operasional Pokja dan EHRA.
- Pembelajaran dari Provinsi Jawa Timur mengungkapkan bahwa dukungan Gubernur pada sektor sanitasi sangat diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan tupoksi Pokja.
- Provinsi diharapkan dapat memberikan bantuan teknis dan dukungan dana untuk pelaksanaan konsultasi publik EHRA dan konsultasi publik SSK, seperti yang diperankan oleh Provinsi Jawa Timur. Kabupaten/kota berharap agar Pemerintah Pusat dapat mendorong provinsi agar peran seperti itu bisa dijalankan.
- Provinsi diharapkan membantu pelaksanaan EHRA di kabupaten/kota, salah satunya dengan mendorong kabupaten/kota yang sudah berpengalaman melaksanakan EHRA untuk mendampingi daerah lain melatih tenaga enumerator untuk survei EHRA.
- Terkait pelaksanaan EHRA, tenaga enumerator disarankan berasal dari kader Posyandu. Ini bermanfaat untuk pengaderan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
- Terkait pelaksanaan EHRA, fasilitator diharapkan membantu kabupaten/kota menjalankan prosesnya serta menyiapkan beberapa bantuan teknis seperti: format-format, penilaian laporan EHRA sebelum dikonsultasikan ke TTPS/PMU/PIU.
- EHRA dapat dilaksanakan (1) secara swakelola, (2) oleh pihak ketiga dalam supervisi Pokja, dan (3) oleh Pokja bekerjasama dengan perguruan tinggi dan melibatkan kader masyarakat.
- Pada saat penyusunan program dan kegiatan, Pokja Provinsi diharapkan berperan untuk mengaitkan program provinsi dengan rencana program dan kegiatan kabupaten/kota.
- Penyusunan SSK seringkali tidak berbarengan dengan penyusunan RPIJM. Pokja harus mengupayakan agar penyusunan kedua dokumen tersebut saling merujuk satu sama lain.
- SSK harus menjadi acuan utama pembangunan sanitasi di kabupaten/kota. Pengalaman Kota Kediri, SSK dijadian acuan untuk menarik dana hibah untuk subsektor persampahan.
- Fasilitator diharapkan bekerja secara penuh dan memiliki kapasitas yang cukup dalam mendampingi kabupaten/kota. Beberapa kabupaten/kota mengeluhkan problem komunikasi antara Pokja dan fasilitatornya, terutama karena kehadirannya yang sangat minimal.
- Kualitas fasilitator tidak merata. Ini menyebabkan kualitas capaian kabupaten/kota pun tidak berimbang.
- Terkait pelaporan kemajuan pelaksanaan PPSP, beberapa kabupaten/kota menyatakan bahwa fasilitator telah mengirimkan laporan ke Pusat tanpa persetujuan Pokja. Dalam hal ini Pokja hanya mendapatkan tembusan. Pokja berharap Pusat dapat menyelesaikan persoalan ini dengan memberikan mekanisme komunikasi dan pelaporan yang jelas dari Daerah-Pusat baik menyangkut kemajuan dan monev.
FORUM AKOPSI
Dari Forum Diskusi AKOPSI (Aliansi Kota Peduli Sanitasi) telah berhasil disusun kesekretariatan, keanggotaan, alternatif pendanaan, dan rencana kerja AKOPSI 2010. Rencana kerja AKOPSI ini mencakup:
- Peningkatan kapasitas internal AKOPSI
- Bentuk dukungan yang akan diberikan kepada PPSP
- Masukan untuk kebijakan strategis pembangunan sanitasi nasional
Tidak ada komentar:
Posting Komentar