Selasa, 15 Juni 2010

Sambutan Walikota Bukit Tinggi pada Acara Pembukaan City Sanitation Summit

SANITASI, PPSP DAN CSS

Sanitasi merupakan salah satu hajat hidup dsar bagi seluruh masyrakat sehingga akses kepada sanitasi akan menentukan kualitas hidup masyarakat dan keberhasilan daari paradigma pembangunan di sektor sanitasi, khsususnya dan di sektor lainnya. Pada umumnya percepatan pembangunan akan sulit terwujud bila tidak disertai dengan memperkokoh koordinasi dan kemitraan lintas sektoral pada setiap tingkatan pemerintahan, maupun kemitraan antar daerah serta kerjasama sesama stakeholder.

Sejak diluncurkan Program Percepatan pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dalam sinergi Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) dari 8 Kementrian diuapayakn berbagai penguatan integrasi dan sinergi termasuk koordinasi sesama kabupaten dan kota serta provinsi yang tergabung dalam Program PPSP. Salah satu kegiatan utama Aliansi Kota Peduli Sanitasi (AKOPSI) yang didukung oleh TTPS adalah dalam bentuk City Sanitation Summit dan untuk ke tujuh kalinya dalam tahun 2010 dilaksanakan di Kota Bukittinggi.

City Sanitation Summit ke VIII yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 2010 mengagendakan rangkaian pertemuan dan kegiatan antar kabupaten dan kota dalam rangka memacu percepatan pengelolaan sanitasi dengan semangat kemitraan dan sinergi antar kota dengan kabupaten, antara lain dengan Kota Payakumbuh dalam mengoptimakan pemanfaatan TPA Regional. Disamping itu juga dilakukan kerjasama antar daerah baik yang ada dalam Propinsi Sumatara Barat maupun dengan Propinsi di sekitar Sumatera Barat, terutama di bidang pariwisata, perdagangan dan jasa, pendididikan, dan kesehatan dengan prinsip saling melengkapi dan menguntungkan.

Di masa lalu Program Sanitasi hanya difokuskan pada pengembangan prasarana, tetapi tidak mencapai pembaharuan yang mendasar atau memaksimalkan dampak positif terhadap kesehatan dadri sanitasi yang lebih baik. Maka saat ini ISSDP yang telah bersama dengan Pemerintah sejak tahun 2007 telah berubah atau beralih lembaga menjadi USDP dan tetap melanjutkan komitmen dalam hal kebijakan nasional Air Bersih dan Sanitasi, yang mencakup sosialisasi sanitasi melalui kampanye dan penyadaran hidup sehat secara konsisten.

Lingkungan yang mendukung perkembangan sanitasi ssecara nasional akan dikembangkan melalui perkuatan kebijakan, peraturan dan pendanaan, mekanisme keuangan, kelembagaan, dan Rencana Tindak Lanjut. Didasarkan pada pengelaman masa lalu dan pengelaman sanitasi yang sedang berlangsung di Indonesia, peningkatan kapasitas, konsolidasi kebijakan, dan pengembangan strategi baru akan dicapai melalui kerjasama antara pemerintah dengan mitra terkait.


PENUTUP

Pemerintah Bukit Tinggi mengucapkan terimakasih terhadap tamu undangan, termasuk para walikota beserta rombongan. Terimakasih juga kepada para peserta yang terdiri dari Tim Pengarah dan TTPS, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Barat, POKJA Sanitasi dari 6 Kota ISSDP Lama dan 6 Kota ISSDP baru serta 41 kota Program PPSP tahun 2010, Konsultan, Fasilitas Propinsi dan Kota. Selanjutnya kepada peserta dari World bank dan WSP (Water & Sanitation Program), dan peserta dari lembega & negara donor.

Selamat mengikuti City Summit di Kota Bukit Tinggi. Terimakasih, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan-NYA kepada kita semua.



Catatan:
Sambutan Walikota Bukittingi pada acara Pembukaan City Sanitation Summit VII di Bukit Tinggi.

Kamis, 10 Juni 2010

Peran Media dalam Kampanye Sanitasi

PENDAHULUAN


Selain kegiatan lokakarya, dalam penyelenggaraan City Summit juga dilakukan beberapa kegiatan diskusi bersama jurnalis media dan peliputan kegiata. Tujuan dari kegiatan diskusi media ini adalah untuk:

  • Meningkatkan pemahaman dan kerja sama jurnalis dan media massa tentang pesan dan tema utama City Sanitation Summit (CSS) VII tentang penguatan kelembagaan dan integrasi dalam pembangunan sanitasi Indonesia (TTPS, PMU-PIU PPSP dan AKOPSI).
  • Memperluas kemitraan dan dukungan advokasi terutama dari jurnalis dan kalangan media massa terhadap isu sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota.

Dengan adanya kerjasama dengan media ini diharapkan:

  • Meningkatnya dukungan dan pemberitaan media massa tentang kebijakan dan pembangunan sanitasi di Indonesia khususnya Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), serta visi dan misi AKOPSI (Aliansi Kota Peduli Sanitasi Indonesia).
  • Terselenggaranya kegiatan sebagai upaya memperluas dan menguatkan kemitraan dan dukungan advokasi terhadap isu sanitasi dan SSK.
  • Update data base wartawan dan media massa di Bukittinggi

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung pemerintah daerah setempat dalam menyelenggarakan seri kegiatan seperti:

  • Diskusi bersama jurnalis dan kalangan media massa
  • Kunjungan media lokasi inisiasi pengadaan TPA regional
  • Peliputan kegiatan kampanye publik dan konferensi
  • Konferensi pers


DISKUSI MEDIA


Diskusi Media dengan tema "Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman” diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2010, jam 09:00-10:00 bertempat di Ruang Aula, Balaikota Bukittinggi. Hadir sebagai narasumber:

  • Josrizal Zain, Walikota Payakumbuh selaku sekretaris AKOPSI
  • Ismet Amzis, Walikota Bukittinggi dan
  • Liana Andriani, Ketua Pokja Sanitasi Jambi (Moderator)

Acara dihadiri oleh 30 media lokal dan nasional serta 21orang dari SKPD terkait Bukittinggi, Payakumbuh dan Jambi. Walikota Payakumbuh sekaligus selaku sekretaris AKOPSI menyampaikan perkembangan AKOPSI dan kontribusinya untuk Program PPSP serta seputar penyelenggaraan CSS VII Bukittinggi. Sedangkan wakil Walikota Bukittinggi menyampaikan tentang pembangunan-pembangunan sanitasi terkini di Bukittinggi. Acara diskusi kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Payakumbuh.



KUNJUNGAN KE TPA REGIONAL PAYAKUMBUH


Perjalanan ke lokasi TPA ditempuh selama tigapuluh menit dengan bus yang mengangkut rombongan jurnalis media lokal dan nasional dari Balaikota Bukittinggi menuju TPA Regional di Nagari Limbukan, Payakumbuh. Narasumber Kasetker PPLP PU Pemprov Sumbar menjelaskan teknis pembangunan dan perencanaan TPA Regional yang mulai dibangun tahun 2009 tersebut. Acara dilanjutkan dengan makan siang di rumah dinas walikota disertai diskusi lebih lanjut tentang pembangunan sanitasi di Payakumbuh oleh Walikota dan Sekda. Dalam perjalanan kembali menuju ke Bukittinggi, peserta diajak untuk melihat tempat pembuatan kompos organik di Pasar Iboh. Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan yang berperan sebagai narasumber memaparkan bagaimana kegiatan produksi kompos organik yang murah, mudah dan menjawab permasalah sampah di wilayah tersebut.


PELIPUTAN KAMPANYE KEPEDULIAN SANITASI


Kampanye kepedulain sanitasi dengan tema “Mempercepat Kepedulian Sanitasi untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Sanitasi” dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2010 jam 08.00 – 10.00 WIB bertempat di Taman Wisata Jam Gadang Bukittinggi. Dalam kesempatan ini Bapak Ismet Amzis, Walikota Bukittinggi memberikan sambutan pembukaan.


Media ikut mengekspos acara yang dihadiri oleh walikota Jambi dan Probolinggo serta wakil walikota Kediri, Jayapura dan Tegal dan beberapa pejabat SKPD kota Bukittinggi terkait. Pada acara ini walikota Bukittinggi menghimbau kepada masyarakat umum dan segenap pihak tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat termasuk mencuci tangan pakai sabun (CTPS). Secara simbolis walikota menyerahkan materi advokasi CTPS beserta sabun dari Yayasan Unilever Peduli kepada Kepala Dinas Kebersihan Bukittingi disusul dengan penempelan stiker yang berisikan pesan-pesan untuk peduli sanitasi pada kendaraan yang lewat disekitar jam gadang. Panitia membagikan topi, tas serta hadiah-hadiah games menarik untuk 100 anak-anak sekolah yang ikut meramaikan kampanye.


PELIPUTAN GRAND OPENING CSS VII BUKIT TINGGI


Grand Opening CSS VII juga diliput oleh media. Sambutan diberikan oleh Walikota Bukittinggi, Walikota Jambi Bambang Priyanto selaku ketua AKOPSI, serta Gubernur Sumatera Barat, Marlis Rahman. Ketua Akopsi secara khusus menekankan perlunya peningkatan kepedulian pentingnya sanitasi dalam pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara Gubernur Sumatera Barat menyoroti perihal kualitas layanan air bersih di Indonesia yang kurang memadai. Dan Walikota Bukittinggi menyatakan komitmen dalam mengimplementasikan PPSP dalam program pembangunan di kotanya. Sekitar 200 peserta perwakilan dari 20 kota memenuhi ruangan auditorium. Acara dimeriahkan oleh penampilan beberapa kesenian khas Bukittinggi. RRI Pro Satu dan Padang TV melakukan live report di acara grand opening ini.


PELIPUTAN KEGIATAN CSS VII BUKIT TINGGI


Media meliput berlangsungnya kegiatan CSS VII. Keynotes speaker diberikan oleh Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas tentang peningkatan investasi di bidang sanitasi baik oleh lembaga donor maupun pemerintah daerah sendiri, dilanjutkan pidato dari Direktur PPLP Ciptakarya Kementrian PU tentang dukungan pemerintah pusat pada daerah dalam pembangunan sanitasi. Keynotes speech dilanjutkan dengan diskusi panel seputar Sumber Pendanaan PPSP. Tema Sumber Pendanaan ini mendapatkan banyak ekspose dari media massa.


PELIPUTAN LAINNYA

  • Interview dengan Radio Pemerintah Kota Bukittinggi di tanggal 18 Mei 2010
  • Liputan Langsung oleh RRI Pro Satu Padang pada saat Grand Opening
  • Live Report oleh Padang TV pada saat Grand Opening

Rabu, 09 Juni 2010

Tata Cara Monitoring Program Sanitasi

APA DAN KENAPA PEMANTAUAN PROGRAM?


Apa saja yang dipantau?

  • Kesiapan kab./kota.
  • Kemajuan kegiatan penyusunan buku putih per fase dan keseluruhan.
  • Kesesuaian kemajuan kegiatan dengan rencana kegiatan.
  • Kesesuaian dokumen buku putih dengan alur dokumen yang disiapkan.

Kenapa Kita Memantau?

  • Mengidentifikasi kemajuan kegiatan atau proses yang berjalan.
  • Menilai kesesuaian proses dengan rencana yang telah disepakati.
  • Mendapatkan fakta-fakta sebagai 'informed decision' guna menetapkan tindak lanjut atau intervensi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan


RUANG LINGKUP PEMANTAUAN PROGRAM


Fokus pemantauan ini adalah seluruh tahapan PPSP yang mencakup:

  • Advokasi
  • Pengembangan Kelembagaan dan peraturan
  • Penyusunan Strategi Sanitasi
  • Memorandum Program
  • Implementasi Kegiatan

Materi yang dipantau untuk masing-masing tahapan:


1) Advokasi

  • Kegiatan advokasi kepada Pimpinan Daerah
  • Konsolidasi dukungan SKPD dan stakeholder kota/kab lainnya

2) Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan

  • Kesiapan Pokja : Dana operasional, Sekretariat, Rencana Kerja
  • Penganggaran Dana APBD
  • Konsolidasi peraturan terkait sanitasi

3) Penyusunan Strategi Sanitasi : Buku Putih & SSK

  • Kemajuan kegiatan dan kesesuaiannya dengan rencana kerja
  • Kesesuaian dokumen buku putih dengan outline
  • Kualitas Buku Putih dan SSK
  • Tolok ukur kondisi sanitasi

4) Memorandum Program

  • AMDAL
  • Studi Kelayakan
  • Rencana Induk
  • Detailed Engineering Design
  • Rencana Investasi
  • Komitmen Pendanaan

5) Implementasi

  • Advokasi
  • Kampanye perubahan perilaku
  • Penyiapan Masyarakat
  • Konstruksi
  • Operasional dan Pemeliharaan Fasilitas Fisik


SIAPA SAJA YANG AKAN MEMANTAU?


POKJA Kabupaten/Kota:

  • Mengisi formulir pemantauan.
  • Konsolidasi hasil internal: pokja dan SKPD.
  • Konsolidasi dengan pokja provinsi.

POKJA Provinsi:

  • Konsolidasi hasil kota-kota dalam provinsinya.
  • Menetapkan langkah tindak lanjut.
  • Mengadakan pertemuan rutin dengan kabupaten/kota perihal kemajuan proses.

Pusat (TTPS, PMU dan 3 PIU):

  • Konsolidasi hasil monev provinsi.
  • Menetapkan langkah tindak lanjut.
  • Koordinasi dengan propinsi untuk berbagi peran dalam intervensi (intervensi antar propinsi dengan pusat, intervensi antar kota/kab dengan propinsi)

MANFAAT PEMANTAUAN PROGRAM


Dengan adanya Monitoring dan Evaluasi ini diharapkan dapat diketahui:

  • Kondisi sanitasi kab./kota terkini.
  • Kemajuan kegiatan penyusunan strategi sanitasi dan implementasinya.
  • Kondisi sanitasi regional yang menjadi tolok ukur Provinsi dalam menilai pencapaian RPJMD Provinsi.
  • Memudahkan proses konsolidasi data di tingkat kab./kota, provinsi, dan nasional.

Kemitraan dalam Pengelolaan TPA Regional Kartamantul

LATAR BELAKANG


Latar belakang kerjasama kemitraan dalam pengelolaan sampah di wilayah KARTAMANTUL atau Jogyakarta, Sleman dan Bantul didasari oleh adanya permasalahan bersama (hot issues), diantaranya:

  • Infrastruktur perkotaan hakekatnya adalah suatu sistem yang fungsional integratif
  • Saat masyarakat membutuhkan infrastruktur dasar (jalan, drainase, persampahan dll) mereka tidak peduli dilayani oleh pemerintah yang mana (Kab/Kota/Prop) yang penting kebutuhan mereka dapat terpenuhi
  • Pelayanan Publik di perkotaan tidak lagi mengenal batas wilayah administrasi, diperlukan adanya standardisasi regulasi (IMB, Tata Ruang, Retribusi dll)

Tantangan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan kerjasama antar daerah di Kartamantul:

  • Seringkali komitmen yang dibangun hanya sebatas administratif tidak bersifat implementatif
  • Kerjasama yang dibangun bukan karena kebutuhan yang sama tetapi karena undang-undang mengamanahkan untuk itu.
  • Regulasi yang ada (UU 50/2007 ataupun Permendagri 69/2007) masih bersifat makro, hal hal prinsipil (sumber dan sifat pendanaan, kelembagaan, mekanisme kerjasama) masih perlu ditindaklanjuti dengan regulasi yang lebih detil.
  • Seringkali arogansi dan euphoria otonomi masih melekat, padahal kerjasama hanya bisa dilakukan dengan baik jika masing-masing pihak berposisi secara SETARA, SEIMBANG
  • Tuntutan Responsivitas, Efektifitas dan Efisiensi pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di Era Good Governance

Isu-isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan pengembangan TPA Regional ini di antaranya adalah bagaimana:

  • Membenahi peran dan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan fungsi kerjasama antar daerah (Local government cooperation);
  • Menentukan bidang-bidang yang dikerjasamakan;
  • Memilih model – model kerjasama yang sesuai

Beberapa manfaat dari kerjasama antar daerah yang diharapkan di antaranya adalah:

  • Kekuatan yang lebih besar (sinergi)
  • Kemajuan yang lebih tinggi
  • Dapat lebih berjaya
  • Mencegah konflik
  • Memperoleh akses yang sama
  • Memelihara keberlanjutan
  • Menghilangkan ego daerah


PROSES, POLA & BENTUK KERJASAMA KARTAMANTUL


Proses kerjasama Kartamantul:

  • 7 (tujuh) sektor kerjasama (persampahan, air limbah, air bersih, jalan, drainase, transportasi, tata ruang) telah terjalin baik sejak tahun 90 an, jauh sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang kerjasama antar daerah
  • Kerjasama dilandasi oleh adanya kebutuhan yang sama untuk SOLVE PROBLEM menyelesaikan masalah perkotaan dengan semangat kebersamaan.
  • Dukungan dan keterlibatan yang kuat dari Stakeholder (DPRD, Akademisi, Praktisi, Tokoh Masyarakat, LSM)
  • Intensitas Komunikasi dan Diskusi yang dilaksanakan secara rutin (minimal 2x/minggu) menjadi lem perekat kerjasama, mereduksi egoisme kewilayahan dan menjadi wahana transfer pengalaman Kab/Kota dalam menyelesaikan masalah yang muncul

Pola dan Bentuk Kerjasama Kartamantul:

  • Share Benefit dari pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur bersama
  • Share Risk untuk dampak yang ditimbulkan dari Sektor yang dikerjasamakan dan implikasi terhadap anggaran dll.
  • Transfer Experience, berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah (penanganan ilegal dumping, pemberdayaan masy dll)
  • Transfer Cost, untuk insfrastruktur yang tidak dapat disediakan sendiri oleh masing-masing Kab/Kota (persampahan, air limbah)


PENGELOLAAN TPA REGIONAL KARTAMANTUL


Format dan kelembagaan kerjasama pengelolaan sampah Kartamantul disusun sebagai berikut:

  • Format : Pengelolaan Bersama TPA (dilakukan bergiliran setiap 3 tahun)
  • Payung Legalitas : Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Bersama TPA Piyungan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota sejak tahun 2001
  • Bentuk Kelembagaan : UPTD yang sedang dikembangkan menjadi Badan Layanan Umum (BLU)
  • Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan : Didasarkan atas rekapitulasi volume sampah yang diangkut dan dikelola di TPA Piyungan

Substansi Kerjasama Regionalisasi Pengelolaan Sampah :

  • Penyusunan Master Plan Persampahan APY (1995)
  • Pembangunan TPA Piyungan (1993 – 1995)
  • Pemanfaatan Bersama TPA (1995 – sekarang)
  • Perumusan biaya O&M TPA Piyungan
  • Peningkatan kinerja pengelolaan
  • Pengembangan sarana & prasarana
  • Pembentukan organisasi & tatakerja
  • Pengelolaan lingkungan hidup


PELUANG DAN TANTANGAN KERJASAMA TPA REGIONAL KARTAMANTUL

  • Kesepakatan Lokasi TPA
  • Resistensi Penolakan dari Masyarakat
  • Manajemen Pengelolaan : Bentuk kelembagaan, tupoksi
  • Pembiayaan Pengelolaan
  • Pelibatan Masyarakat & Swasta
  • Penerapan Teknologi Terapan ; waste refinery, waste to renewable energy
  • Standardisasi Regulasi


HASIL KERJASAMA PENGELOLAAN TPA REGIONAL KARTAMANTUL


Salah satu hasil kerjasama adalah sharing biaya operasi dan pemeliharaan TPA Piyungan yang saling menguntungkan antar kabupaten/kota. Selain keuntungan finansial, manfaat lain yang berhasil dipetik dari kerjasama pengelolaan sampah regional Kartamantul ini adalah :


1) Perbaikan Sarana & Prasarana TPA :

  • penghijauan,
  • saluran drainase,
  • kolam maturasi,
  • talud jalan,
  • talud lindi dll

2) Peningkatan Kinerja Pengelolaan TPA Sampah

3) Penanganan/ Evakuasi Sampah Ilegal/Liar

4) Pengelolaan Lingkungan :

  • Pemantauan rutin terhadap : kualitas air, udara, kebisingan
  • Pengendalian vektor
5) Aktif & dekat dengan Masyarakat
  • Sosialisasi
  • Penanganan masalah dengan melibatkan masyarakat
  • Pemberdayaan masyarakat
  • Menindaklanjuti komplain masyarakat dengan cepat
  • Pemberdayaan 3R


SARAN DAN REKOMENDASI

  1. Motivasi dan tuntutan kebutuhan kerjasama -> meningkatkan komitmen
  2. Budaya saling toleransi, musyawarah, kesetaraan serta kebersamaan, intensitas komunikasi
  3. Karakteristik Wilayah (secara geografis) menyatu dalam suatu sistem yang fungsional
  4. Adanya Dukungan Pemerintah Pusat, Propinsi
  5. Adanya Dukungan pihak donor
  6. Regulasi untuk kepentingan bersama
  7. Keterlibatan masyarakat, LSM dan Pihak Swasta